Yogyakarta, kota budaya yang dikenal dengan keamanannya, akhir-akhir ini dihadapkan pada isu premanisme yang mengganggu ketertiban. Menanggapi hal ini, pemerintah pusat dan daerah, termasuk di Yogyakarta, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik premanisme, bukan organisasi masyarakat (ormas) secara keseluruhan. Penegasan ini penting untuk menghindari salah tafsir dan memastikan penegakan hukum berjalan tepat sasaran.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dalam berbagai kesempatan, telah menjelaskan bahwa fokus pemerintah adalah memberantas tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat investasi. “Yang mau diatasi oleh pemerintah itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme,” ujarnya. Ia menekankan bahwa tidak adil untuk menyamaratakan semua ormas sebagai pelaku premanisme, sebab banyak ormas yang justru berkontribusi positif bagi masyarakat.
Di Yogyakarta sendiri, isu premanisme seringkali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pungutan liar, pemerasan, hingga intimidasi yang mengganggu kenyamanan warga dan wisatawan. Fenomena ini tentu saja menjadi perhatian serius, mengingat Yogyakarta adalah salah satu destinasi wisata utama yang sangat bergantung pada rasa aman dan nyaman.
Penegasan bahwa yang diberantas adalah premanisme, bukan ormas, sangat relevan di Yogyakarta yang memiliki banyak ormas dengan beragam latar belakang dan kegiatan. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga berbagai paguyuban seni dan budaya, merupakan bagian integral dari fabric sosial Yogyakarta yang justru memperkaya kota ini. Pemerintah memahami bahwa sebagian besar ormas menjalankan fungsi sosial, keagamaan, pendidikan, dan budaya yang bermanfaat.
Oleh karena itu, tindakan tegas akan diarahkan kepada individu atau kelompok yang melakukan praktik premanisme, terlepas dari afiliasi ormas mereka. Pihak kepolisian di DIY pun secara aktif melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan dan premanisme untuk menjaga kondusifitas wilayah.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan tindakan premanisme. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik premanisme di Yogyakarta dapat diberantas tuntas. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga dan juga bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata yang sangat penting bagi Yogyakarta. Penekanan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya adil dalam penegakan hukum, melindungi yang benar, dan menindak yang salah.