Penutupan Portal Gading telah menimbulkan gelombang keluhan. Pedagang kaki lima (PKL) dan juru parkir (jukir) adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Keputusan ini, yang bertujuan mengatur lalu lintas, justru mengancam mata pencarian banyak orang. Suara-suara ketidakpuasan terus bermunculan dari berbagai sisi.
Sebelumnya, Portal Gading merupakan akses strategis. Ini menjadi jalur ramai bagi kendaraan, mendatangkan banyak pembeli dan pengguna jasa parkir. PKL bisa menjajakan dagangan mereka dengan mudah. Juru parkir pun punya lahan penghasilan yang stabil setiap harinya. Keduanya saling bergantung pada keramaian di lokasi tersebut.
Sejak penutupan, suasana di sekitar Portal Gading berubah drastis. Jumlah kendaraan yang melintas menurun tajam. Akibatnya, omzet PKL merosot drastis. Mereka kesulitan mencari pembeli. Beberapa bahkan terpaksa gulung tikar karena tidak lagi mampu bertahan. Ini menjadi pukulan telak bagi ekonomi mereka.
Juru parkir juga merasakan hal yang sama. Pendapatan mereka menyusut signifikan. Lahan parkir yang dulunya ramai kini sepi. Beberapa jukir terpaksa mencari lokasi baru. Namun, tidak mudah menemukan tempat yang menjanjikan penghasilan serupa. Mereka menghadapi ketidakpastian finansial yang serius.
Keluhan dari PKL dan jukir telah disampaikan ke pemerintah daerah. Mereka meminta kebijakan penutupan Portal Gading ditinjau ulang. Atau setidaknya, ada solusi alternatif. Misalnya, relokasi ke tempat yang strategis. Agar mereka tetap bisa mencari nafkah secara layak dan tidak kehilangan mata pencarian.
Pemerintah daerah mengklaim penutupan portal ini bertujuan baik. Yakni untuk mengurangi kemacetan. Serta menciptakan ketertiban di area tersebut. Mereka berjanji akan mencari solusi terbaik bagi PKL dan jukir yang terdampak. Namun, hingga kini, keluhan masih terus berlanjut.
Situasi ini menyoroti kompleksitas kebijakan perkotaan. Di satu sisi, ada kebutuhan akan tata kelola yang baik. Di sisi lain, ada dampak sosial ekonomi. Pemerintah harus menyeimbangkan kedua kepentingan ini. Jangan sampai kebijakan publik justru menimbulkan kesulitan baru bagi warganya.
Beberapa PKL mencoba beradaptasi. Mereka beralih ke penjualan daring. Atau mencari lokasi baru yang lebih ramai. Namun, tidak semua memiliki akses atau modal. Juru parkir juga berupaya mencari pekerjaan lain, namun lapangan pekerjaan sangat terbatas.